SINTANG, MMS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Senen Maryono, menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik harus tetap terjaga meskipun pemerintah daerah menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan. Ia meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang agar tidak mengendurkan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurut Senen, kebijakan WFH merupakan langkah yang dapat memberikan fleksibilitas kerja bagi ASN, namun hal tersebut tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik. Ia menilai, masyarakat tetap membutuhkan layanan yang cepat, responsif, dan profesional, terlepas dari sistem kerja yang diterapkan oleh pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap ASN dituntut untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, baik saat bekerja di kantor maupun ketika bekerja dari rumah.
Lebih lanjut, Senen menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelaksanaan WFH. Dengan penggunaan sistem digital dan layanan berbasis online, proses pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan dengan lancar tanpa harus mengurangi kualitas maupun kecepatan layanan.
Ia juga mengingatkan agar setiap instansi di lingkungan Pemkab Sintang dapat mengatur sistem kerja secara efektif, sehingga tidak terjadi hambatan dalam pelayanan. Koordinasi antarpegawai dinilai sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan masyarakat dapat ditangani dengan baik.
Selain itu, Senen meminta adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan WFH agar tidak disalahgunakan. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Ia berharap, dengan komitmen yang kuat dari seluruh ASN, pelayanan publik di Kabupaten Sintang tetap berjalan optimal meskipun terdapat penyesuaian sistem kerja. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat terus terjaga dan meningkat.
