SINTANG, MMS — Kerusakan berat pada Jalan Poros Sintang perbatasan Indonesia–Malaysia kembali menjadi perhatian serius para wakil rakyat. Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Lusi, menegaskan bahwa jalan utama yang menghubungkan pusat kota dengan lima kecamatan di kawasan perbatasan tersebut sudah terlalu lama dibiarkan dalam kondisi memprihatinkan.
Ia menilai pemerintah daerah dan provinsi harus segera mengambil langkah konkret untuk memastikan pembangunan akses tersebut masuk dalam prioritas utama.
Menurutnya, jalan poros yang melintasi Kecamatan Tempunak, Sepauk, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, hingga Ketungau Hulu merupakan jalur vital yang menopang aktivitas ekonomi, sosial, pelayanan publik, serta mobilitas masyarakat.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan kerusakan berat berupa lubang besar, badan jalan amblas, hingga titik kritis yang sering terputus saat musim hujan.
“Jalan poros ini sudah puluhan tahun rusak berat. Masyarakat seperti hidup dalam keterasingan karena akses utama mereka tak pernah diperbaiki secara serius,” tegasnya saat dimintai keterangan.
Ia menjelaskan bahwa kerusakan tersebut bukan hanya menghambat kenyamanan berkendara, tetapi juga berdampak besar terhadap keselamatan warga.
Banyak pengendara kerap terjebak di jalur berlumpur, sementara kendaraan pengangkut barang membutuhkan waktu tempuh berlipat ganda sehingga menyebabkan biaya logistik melonjak. Dampaknya, harga kebutuhan pokok di daerah pedalaman dan perbatasan menjadi jauh lebih mahal dibanding wilayah lain.
“Ketika biaya angkut naik, harga barang ikut naik. Masyarakat perbatasan yang paling merasakan dampaknya,” ujarnya.
Sebagai representasi masyarakat, Anggota DPRD Sintang, Lusi, meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar pembangunan jalan ini tidak lagi bersifat tambal sulam. Ia mengingatkan bahwa kawasan perbatasan merupakan beranda depan negara yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih serius.
Menurutnya, penyelesaian persoalan infrastruktur jalan bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut keadilan dan pemerataan pembangunan. Masyarakat yang tinggal di garis perbatasan berhak mendapatkan pelayanan infrastruktur yang layak sebagaimana wilayah lainnya.
“Kami di DPRD akan terus mengawal agar perbaikan jalan poros ini tidak lagi sekadar wacana. Sudah saatnya pemerintah bergerak cepat dan mengambil langkah serius,” tukasnya.
Politikus ini berharap pemerintah dapat menetapkan anggaran yang memadai serta melaksanakan pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan akses jalan yang baik, ia optimistis perekonomian masyarakat akan tumbuh lebih cepat, harga barang lebih stabil, dan pelayanan publik dapat menjangkau warga dengan lebih efektif.
