SINTANG, MMS – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Ardi, menegaskan bahwa pelayanan publik di sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja operator sekolah, menyusul berbagai keluhan yang masuk terkait rendahnya loyalitas dan kurang maksimalnya pelayanan administrasi di sejumlah sekolah.
Menurutnya, operator sekolah merupakan komponen penting dalam pengelolaan administrasi pendidikan, mulai dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik), penginputan data bantuan pemerintah, hingga administrasi guru dan peserta didik. Karena itu, kendala pada kinerja operator dapat berdampak langsung terhadap kelancaran pengelolaan sekolah.
“Operator sekolah adalah ujung tombak administrasi pendidikan. Kalau mereka tidak bekerja maksimal, maka sekolah, guru, bahkan siswa ikut dirugikan. Pemerintah harus segera mengevaluasi,” tegasnya, Senin (24/11).
Ia menyoroti adanya laporan operator yang kurang disiplin, tidak berada di tempat saat dibutuhkan, hingga terlambat menginput data penting.
Kondisi ini disebutnya sangat berisiko, karena berkaitan dengan berbagai program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan sejumlah bantuan peningkatan mutu pendidikan yang bergantung pada ketepatan data.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Ardi, menegaskan masalah ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut pelayanan publik dan kualitas pendidikan di Kabupaten Sintang. Apabila data terlambat atau tidak akurat, sekolah bisa kehilangan kesempatan menerima bantuan atau mengalami hambatan dalam proses administrasi.
“Kita ingin memastikan pendidikan di Sintang berjalan maju. Tetapi kalau administrasinya bermasalah, tentu tujuan itu sulit dicapai,” ujarnya.
Ia juga meminta Pemkab Sintang memberikan pembinaan dan pelatihan teknis secara berkala bagi operator sekolah. Menurutnya, perkembangan sistem digital menuntut ketelitian dan kompetensi tinggi, sehingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak.
Ia menambahkan perlunya penerapan sistem reward and punishment. Operator dengan kinerja baik harus diberikan apresiasi agar semakin termotivasi, sementara yang tidak menunjukkan komitmen kerja harus diberi sanksi sesuai aturan, bahkan diganti bila diperlukan.
“Pembinaan itu penting, tetapi ketegasan juga harus ada. Kita butuh operator yang loyal, disiplin, dan betul-betul memahami tugasnya,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti persoalan ini demi memperkuat tata kelola pendidikan di Kabupaten Sintang. Menurutnya, pelayanan publik yang baik dimulai dari administrasi yang rapi dan tenaga operator yang berkompeten.
“Kalau masalah administrasi bisa dibenahi, maka kualitas layanan pendidikan pasti meningkat,” pungkasnya.
