SINTANG, MMS — Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Juni, menyoroti persoalan lonjakan harga LPG 3 kilogram yang terjadi di wilayah pedalaman, terutama di Desa Inggar, Kecamatan Kayan Hilir.
Berdasarkan keluhan masyarakat, harga tabung LPG melonjak signifikan hingga mencapai Rp 35.000 sampai Rp 40.000 per tabung, jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) resmi pemerintah.
Ia menyampaikan bahwa kondisi tersebut telah menimbulkan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. Dengan pendapatan rata-rata yang terbatas, warga pedalaman semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar terkait bahan bakar rumah tangga.
Ia mengingatkan bahwa LPG 3 kilogram merupakan produk subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bukan menjadi komoditas yang diperdagangkan dengan harga seenaknya.
“Saya mendapat laporan langsung dari warga bahwa harga LPG 3 kilogram di sana sudah mencapai Rp 35.000 hingga Rp 40.000 per tabung. Ini jelas tidak wajar dan sangat melampaui HET. Masyarakat pedalaman menjadi pihak yang paling dirugikan atas situasi ini,” tegasnya, Kamis (20/11/2025).
Ia menilai bahwa persoalan tersebut harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan instansi terkait. Oleh karena itu, ia mendesak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop), Pertamina, serta aparat pengawas untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pangkalan LPG di wilayah pedalaman.
“Kami meminta agar instansi terkait segera turun ke lapangan untuk mengawasi jalur distribusi LPG, memastikan barang sampai kepada masyarakat dan tidak berhenti di tangan-tangan yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi,” tambahnya.
Anggota DPRD Sintang, Juni, juga menyoroti bahwa kondisi geografis pedalaman Sintang yang sulit dijangkau kerap dijadikan alasan oleh pelaku usaha untuk menaikkan harga secara tidak proporsional.
Lanjutnya, biaya distribusi seharusnya dapat dikelola melalui pengaturan pangkalan resmi atau skema pengawasan ketat dari pemerintah dan Pertamina.
“Betul bahwa kondisi geografis menjadi tantangan, tapi itu bukan alasan untuk membiarkan harga melonjak tanpa pengawasan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa subsidi benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dengan adanya sidak dan penertiban distribusi, Juni optimistis harga LPG dapat kembali stabil dan sesuai HET yang berlaku. Ia menegaskan bahwa DPRD akan mengawal persoalan ini dan memastikan adanya tindakan nyata dari pihak terkait.
“Kami berharap masalah ini segera ditangani agar masyarakat tidak terus terbebani,” tutupnya.
