SINTANG – Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sintang.
Program SPPG, yang digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN), bertujuan menyediakan makanan bergizi gratis bagi peserta didik. Dalam pelaksanaan program ini, Dinas Kesehatan berperan aktif mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi akhir.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Edy Harmaini, menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya terlibat dalam perencanaan, tetapi juga mendampingi pelatihan, melakukan verifikasi, serta monitoring berkala setelah unit SPPG mulai beroperasi.
“Dari tahap persiapan hingga pemantauan di lapangan, Dinkes tetap hadir. Tim puskesmas secara rutin melakukan pengecekan,” ujar Edy saat ditemui di Pendopo Bupati Sintang belum lama ini.
Edy menambahkan, pengecekan dilakukan secara terjadwal untuk memastikan seluruh prosedur penyajian makanan, standar operasional, serta aspek kebersihan dan sanitasi dijalankan sesuai pedoman yang diberikan selama pelatihan.
“Kami selalu memastikan SOP diterapkan sesuai materi pelatihan,” tegasnya.
Selain itu, Dinas Kesehatan memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat sanitasi bagi unit SPPG yang telah memenuhi seluruh persyaratan teknis.
“Mulai dari pelatihan hingga penerbitan sertifikat sanitasi, semuanya menjadi tanggung jawab Dinkes,” jelas Edy.
Edy menekankan bahwa pengawasan ketat sangat penting karena risiko keracunan pangan tetap ada. Ia mengingatkan bahwa fasilitas kesehatan di Kabupaten Sintang masih terbatas untuk menangani kasus dalam jumlah besar.
“Jika terjadi keracunan massal, Dinkes akan menjadi pihak pertama yang dihubungi. Fasilitas kita terbatas. Bayangkan jika seratus orang keracunan, bagaimana kita menanganinya? Ke mana mereka dibawa dan diobati? Ini menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Dengan pengawasan yang berkelanjutan, Dinas Kesehatan berharap seluruh unit SPPG dapat berjalan aman, higienis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa menimbulkan risiko kesehatan.
(Rilis Kominfo)