SINTANG, MMS – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Sandan, menegaskan bahwa persoalan keterbatasan akses transportasi di wilayah Serawai dan Ambalau tidak boleh lagi diabaikan.
Ia menyebutkan bahwa hingga kini sejumlah desa di dua kecamatan tersebut hanya bisa diakses menggunakan jalur sungai, sehingga aktivitas warga kerap terganggu, terutama saat kondisi cuaca ekstrem.
Anggota DPRD Sintang ini mengatakan, situasi ini telah menghambat berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan distribusi ekonomi. Ia menilai Pemerintah Kabupaten Sintang harus menjadikan pembangunan jalan darat sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan infrastruktur.
“Warga di Serawai dan Ambalau sudah terlalu lama bergantung pada sungai. Setiap musim kemarau dan hujan, mereka menghadapi tantangan besar untuk melakukan aktivitas dasar,” katanya, Senin (24/11).
Ia menjelaskan bahwa biaya transportasi sungai yang tinggi menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Bahan pokok mengalami kenaikan harga karena ongkos angkut meningkat, sementara warga yang membutuhkan perawatan medis sering harus menempuh perjalanan panjang dan berisiko.
Menurutnya, pembangunan jalan darat akan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi setempat. Akses yang memadai akan membuka peluang pemasaran hasil hutan, komoditas pertanian, hingga produk lokal yang selama ini sulit keluar dari wilayah.
“Kalau akses jalan dibuka, ekonomi masyarakat pasti akan bergerak. Banyak potensi lokal yang belum optimal karena sulitnya transportasi,” ungkapnya.
Selain pembangunan jalan, Ia juga menekankan perlunya pemerintah memperbaiki sistem transportasi alternatif. Ia mendorong program subsidi jasa angkutan sungai serta pengadaan kapal atau speedboat yang lebih aman dan terjangkau. Menurutnya, langkah ini penting sambil menunggu pembangunan jalan darat yang membutuhkan waktu dan anggaran besar.
Lebih jauh, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Sandan, mengatakan DPRD Sintang akan terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Serawai dan Ambalau dalam pembahasan kebijakan umum anggaran. Ia menegaskan bahwa pemerataan pembangunan harus menjadi pegangan pemerintah daerah.
“Masyarakat pedalaman memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Jangan sampai akses wilayah ini terus tertinggal,” tegasnya.
Dengan tekanan yang semakin kuat dari DPRD dan berbagai pihak, Sandan berharap pembangunan akses darat Serawai–Ambalau dapat segera terealisasi, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara nyata.
