SINTANG, MMS – Pemerintah Kabupaten Sintang kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah dengan menggelar pelatihan bagi para penerima dana hibah.
Langkah ini mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Sintang Komisi D, Nikodemus, yang menilai kegiatan tersebut sebagai upaya konkret untuk memperkuat transparansi serta meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban dari berbagai lembaga penerima bantuan.
Dalam pernyataannya, Ia menuturkan bahwa tidak semua penerima hibah memiliki pemahaman yang cukup mengenai aturan pengelolaan dan pelaporan dana hibah. Akibatnya, berbagai kendala sering muncul, mulai dari kesalahan mekanisme penyusunan LPJ hingga keterlambatan penyampaian laporan. Pelatihan ini, menurutnya, merupakan jawaban atas berbagai persoalan tersebut.
“Pelatihan ini memberikan pemahaman mendasar sekaligus teknis mengenai bagaimana dana hibah harus dikelola dan dipertanggungjawabkan. Dengan adanya kegiatan seperti ini, penerima hibah akan lebih siap, lebih paham, dan lebih tertib dalam memenuhi kewajiban administrasi,” ujarnya, Jumat (21/11).
Ia menambahkan bahwa penting bagi penerima hibah untuk menyadari bahwa dana yang mereka kelola merupakan uang publik yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Tertib administrasi, katanya, bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan komponen vital dalam menjaga integritas penggunaan anggaran.
Politikus ini juga mengapresiasi penyelenggaraan pelatihan yang menghadirkan pemateri berpengalaman serta dilakukan secara sistematis. Menurutnya, keberadaan narasumber kompeten sangat membantu peserta memahami berbagai aturan teknis yang selama ini dianggap rumit.
“Saya berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan serius, karena dampaknya tidak hanya pada laporan administrasi, tetapi juga kepercayaan publik,” ucapnya.
Lebih jauh, ia menekankan perlunya kegiatan pelatihan dilakukan secara berkelanjutan agar setiap tahun kapasitas penerima hibah dapat terus meningkat. Hal ini penting mengingat jumlah penerima hibah di Kabupaten Sintang cukup besar dan berasal dari berbagai sektor.
Anggota DPRD Sintang Komisi D, Nikodemus, optimistis bahwa pelatihan ini akan berkontribusi besar dalam memperbaiki tata kelola hibah dan memastikan dana yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia berharap transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi budaya bersama dalam setiap pengelolaan anggaran pemerintah. “Ini langkah yang tepat dan harus terus diperkuat,” tutupnya.
