SINTANG, MMS — Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, Hikman Sudirman, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat yang berimbas pada perlambatan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Sintang.
Kebijakan penyesuaian belanja nasional yang dilakukan pada tahun anggaran berjalan telah memaksa pemerintah daerah melakukan revisi terhadap sejumlah program prioritas yang sebelumnya telah direncanakan.
Menurutnya, pemangkasan anggaran tersebut menjadi tantangan berat bagi daerah, terutama karena sebagian besar kebutuhan pembangunan fisik masih bergantung pada alokasi dana transfer pemerintah pusat. Sementara kebutuhan infrastruktur publik di Sintang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk.
“Pemangkasan anggaran dari pusat tentu sangat mempengaruhi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang. Banyak program pembangunan fisik yang sebelumnya telah disusun dan disetujui melalui proses panjang kini harus ditunda pelaksanaannya karena keterbatasan anggaran,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa pembangunan jalan dan jembatan, irigasi pertanian, hingga infrastruktur pelayanan publik seperti air bersih dan fasilitas pendidikan, sangat membutuhkan dukungan anggaran yang stabil. Ketika terjadi pengurangan anggaran, pemerintah daerah terpaksa melakukan penyesuaian, yang pada akhirnya berdampak langsung pada masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD Sintang, Hikman Sudirman, menambahkan bahwa kondisi geografis Kabupaten Sintang yang sangat luas dan didominasi wilayah pedalaman membuat kebutuhan infrastruktur semakin mendesak.
Banyak desa dan kecamatan yang akses jalannya masih sulit dilalui, sehingga memperlambat distribusi hasil perkebunan dan pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Di daerah pedalaman, jalan merupakan aspek vital. Tanpa akses yang memadai, hasil pertanian tidak bisa cepat sampai ke pasar, biaya logistik meningkat, dan masyarakat menderita. Karena itu, Sintang sangat membutuhkan alokasi anggaran yang memadai,” tegasnya.
Meski demikian, Ia mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah kreatif sebagai solusi sementara. Ia menyarankan peningkatan kerja sama dengan perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), optimalisasi PAD, serta penataan anggaran yang lebih efisien.
“Kita harus tetap optimis dan adaptif. Pemerintah daerah perlu mencari terobosan baru agar program pembangunan tidak terhenti total,” lanjutnya.
Hikman berharap pemerintah pusat ke depan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan pemangkasan anggaran, terutama untuk daerah yang masih sangat membutuhkan percepatan pembangunan dasar.
“Harapan kita semua, pemerintah pusat dapat mengevaluasi kembali kebijakan ini. Pembangunan di daerah adalah kebutuhan mendesak bagi masyarakat,” pungkasnya.
