SINTANG, MMS – Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus menjadi perhatian utama baik bagi pemerintah daerah maupun lembaga legislatif di Kabupaten Sintang. Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Hikman Sudirman, menegaskan pentingnya pengelolaan sektor parkir kendaraan agar dilakukan secara lebih terencana, profesional, dan terintegrasi sebagai salah satu potensi sumber PAD yang belum dimaksimalkan secara optimal.
Menurut Hikman, sektor parkir memiliki peluang besar dalam meningkatkan pendapatan daerah apabila dikelola dengan sistem yang baik dan transparan. Ia menilai bahwa selama ini pengelolaan parkir di sejumlah titik masih perlu pembenahan, baik dari sisi pendataan, pengawasan, maupun sistem penarikan retribusi.
Ia menjelaskan bahwa banyak daerah lain telah berhasil mengoptimalkan sektor parkir sebagai salah satu penyumbang PAD yang signifikan melalui penerapan sistem yang modern dan tertib administrasi. Hal tersebut, kata dia, dapat menjadi contoh bagi Kabupaten Sintang untuk melakukan pembenahan serupa.
Lebih lanjut, Hikman menekankan perlunya inovasi dalam pengelolaan parkir, termasuk kemungkinan penerapan sistem digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dengan sistem yang lebih tertata, potensi kebocoran pendapatan daerah dapat diminimalisir.
Ia juga mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat dari instansi terkait agar pengelolaan parkir tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD. Menurutnya, pengawasan yang lemah dapat menyebabkan potensi pendapatan daerah tidak tergarap secara maksimal.
Selain itu, Hikman menilai bahwa peningkatan PAD melalui sektor parkir juga harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan yang baik tidak hanya berorientasi pada pendapatan, tetapi juga pada kenyamanan dan keteraturan pengguna jasa parkir.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Sintang dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan parkir yang ada saat ini, sehingga ke depan sektor ini dapat menjadi salah satu penopang utama dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.
