SINTANG, MMS – Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Indra Subekti, memberikan klarifikasi resmi terkait adanya pemotongan dana transfer pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp338 miliar.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak akan memengaruhi pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Namun, ia mengakui bahwa sektor pembangunan infrastruktur akan terdampak signifikan dan harus mengalami penyesuaian.
Ia menyampaikan bahwa pengurangan dana transfer merupakan kebijakan nasional yang diterapkan secara serentak kepada seluruh pemerintah daerah.
Pemerintah pusat meminta daerah melakukan efisiensi anggaran sebagai bagian dari penataan ulang fiskal negara. Meski tidak dapat dihindari, ia menegaskan bahwa belanja wajib seperti gaji pegawai dipastikan aman dan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Total pemotongan dana transfer pusat untuk Sintang sekitar 338 miliar. Namun kami memastikan tidak ada dampak terhadap gaji pegawai. Belanja wajib tetap aman, yang menyesuaikan adalah pembangunan infrastruktur,” jelas Ketua DPRD tersebut.
Ia menyebut bahwa DPRD bersama eksekutif kini harus menyusun ulang skala prioritas pembangunan secara lebih terukur. Sejumlah proyek fisik, baik yang sudah direncanakan maupun yang sedang tahap perencanaan, kemungkinan besar akan disesuaikan volumenya atau ditunda pelaksanaannya.
Menurutnya, kondisi ini menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program yang benar-benar mendesak dan memberi manfaat besar bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Indra Subekti, turut menegaskan bahwa efisiensi tidak berarti menghentikan pembangunan secara total. Pemerintah daerah, katanya, tetap memiliki ruang fiskal untuk melaksanakan program prioritas, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat luas. Yang dibutuhkan adalah penyesuaian strategi dan penggunaan anggaran yang lebih efektif.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memahami kondisi fiskal ini. Ia mendorong OPD agar menyusun ulang rencana kerja dengan mempertimbangkan kebutuhan paling mendesak serta potensi dampaknya terhadap masyarakat. Dalam situasi seperti ini, kolaborasi antara DPRD dan eksekutif dianggap sangat penting untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah.
“Meski ada pemotongan, kita harus tetap memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan berdampak langsung kepada masyarakat. Efisiensi adalah bagian dari adaptasi,” tambahnya.
Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Indra Subekti, memastikan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat agar penggunaan anggaran tetap transparan, akuntabel, dan sesuai prioritas pembangunan tahun anggaran berjalan.
