SINTANG, MMS – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sintang, Anastasia, mendesak Kantor Pos untuk menerapkan mekanisme pencairan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan (BLT Kesra) yang lebih fleksibel, khususnya bagi warga di wilayah Kecamatan Kayan Hulu. Permintaan tersebut disampaikan menyusul sejumlah keluhan dari penerima manfaat yang kesulitan hadir secara langsung ke titik pencairan.
Menurutnya, banyak penerima BLT Kesra di daerah pedalaman berada dalam kondisi tidak memungkinkan untuk datang sendiri ke lokasi pencairan akibat faktor kesehatan maupun jarak tempuh. Kondisi geografis Kayan Hulu yang cukup jauh dari pusat pelayanan membuat warga harus menempuh perjalanan panjang untuk bisa mengambil bantuan.
“Penerima manfaat kondisinya sakit, dan jaraknya juga lumayan jauh. Kami minta agar pencairan bisa diwakilkan oleh keluarga atau perangkat desa agar masyarakat tidak terbebani,” tegasnya, Jumat (28/11).
Ia menjelaskan bahwa tujuan pemberian BLT Kesra adalah meringankan beban ekonomi keluarga pra-sejahtera. Namun, jika mekanisme pencairan terlalu kaku, hal itu justru berpotensi membuat warga yang paling membutuhkan malah tidak mendapatkan haknya.
Karena itu, ia meminta Kantor Pos menerapkan kebijakan khusus yang lebih humanis bagi lansia, warga sakit, dan masyarakat di desa-desa terpencil.
Politikus ini menilai bahwa keberadaan perangkat desa dan keluarga terdekat bisa menjadi perpanjangan tangan dalam proses pencairan, asalkan disertai prosedur pengawasan yang tepat. Dengan demikian, penyaluran tetap transparan dan akuntabel, namun tidak mengabaikan keterbatasan warga.
Sementara itu, BLT Kesra diberikan kepada keluarga penerima yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil 1–4. Bantuan sebesar Rp300.000 per bulan disalurkan sekaligus selama tiga bulan Oktober, November, dan Desember sehingga setiap penerima menerima total Rp900.000. Penyaluran dilakukan melalui dua jalur, yakni Kantor Pos dan Bank Himbara.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sintang, Anastasia, menegaskan bahwa proses penyaluran harus benar-benar berpihak kepada warga yang membutuhkan. Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah, Kantor Pos, dan perangkat desa semakin ditingkatkan agar tidak ada penerima yang tertinggal.
“Intinya, bantuan harus mudah dijangkau dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah terpencil,” pungkasnya.
